Ambisi Amerika dan Realitas Dunia Multipolar

WASPADA Online 24 Jun 04

Oleh A Fatih Syuhud *

Betapa “dinamis”nya periode satu tahun pendudukan AS di Irak.
Retorika Presiden George W. Bush dalam soal Irak terus mengalir
lancar, bedanya PBB sekarang sudah menjadi kawan, bukan lawan –
setidaknya dalam konteks taktis. Lakhdar Brahimi telah tampil sebagai
mesin Amerika, di mana menlu AS Colin Powell “pasrah” padanya dalam
soal pilihan calon pemimpin Irak. Ahmad Chalabi, yang awalnya favorit
Pentagon, dikucilkan karena kasus pemalsuan dan main mata dengan
Iran. Dan pilihan bulat untuk jabatan Perdana Menteri dari Dewan
Pemerintahan (DP) Irak adalah Iyad Allawi, seorang dokter yang
mendapat suaka di London serta anggota Central Intelligence Agency
(CIA), sementara Presiden terpilih adalah Sheikh Al Yawar.
Apabila kita berkesimpulan dari perkembangan terakhir di Irak bahwa
pemerintahan Bush telah “tercerahkan”, maka jelas itu kesimpulan yang
salah. Apa yang telah terjadi secara eufemistik digambarkan sebagai
koreksi kebijakan. Amerika belum kehilangan selera untuk mendominasi
dunia, akan tetapi kejutan atas kekacauan di Irak telah membuat
kalangan neokonservatif terpojok karena berusaha menaklukkan Irak
melalui “coalition of the willing” tidak berhasil. Tidak juga dunia
menerima begitu saja apa yang dilakukan pemerintahan Bush.

Amerika mulai menyadari bahwa kedigdayaan, bagaimanapun hebatnya,
memiliki keterbatasan dan membutuhkan patner, bukan negara klien
seperti Inggris dan negara demokrasi baru Eropa tengah dan timur,
untuk membangun tatanan dunia baru. Neokonservatif mulai putus asa
akan tetapi masih belum yakin bahwa desain empirium besar mereka
sudah mati. Secara taktis, mereka terpaksa melakukan kompromi karena
Irak telah menjadi kacau balau sementara pada waktu yang sama pemilu
presiden sudah di ambang pintu.

PBB yang saat ini menjadi agen AS yang akan memberi Amerika sebuah
alibi untuk meninggalkan Irak secara terhormat. Keberadaan pasukan
Amerika yang berkelanjutan di Irak merupakan sebuah persoalan yang
ingin dipecahkan oleh pemerintahan Bush dengan tiga skenario.
Pertama, opsi pemerintahan baru di Irak (kemungkinan di bawah
inspirasi Amerika) akan meminta pasukan asing untuk meninggalkan
Irak. Kedua, melibatkan NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
untuk bertugas di Irak kendati saat ini sedang sibuk dengan persoalan
di Afghanistan. Ketiga, membujuk negara-negara Islam untuk mengirim
pasukan dan meminta pasukan proteksi khusus untuk kehadiran PBB di
Irak.

Pada saat ini, perdebatan di PBB berkisar tentang langkah kedaulatan
yang akan dinikmati pemerintahan Irak dan kekuasaan apa, apabila ada,
yang akan dimiliki berkaitan dengan aktivitas pasukan asing pimpinan
AS.. Amerika biasanya kurang suka menempatkan pasukannya di bawah
komando asing atau internasional dan rekayasa semantik saat ini
sedang berjalan yang akan memungkinkan Irak, dan para pendukungnya,
menikmati perangkap kekuasaan dan pada waktu yang sama mempertahankan
substansi kekuasaan di tangan AS.

Terdapat penyesalan kolektif dari media barat yang telah terpedaya
oleh propaganda justifikasi perang Irak, dan dunia semestinya
menghargai secara publik atas sikap ini. Media Amerika khususnya
sangat rentan pada paranoia yang tercipta oleh tragedi 11/9 dan
propaganda sukses Bush yang mengidentikkan perang melawan teror
dengan Irak. Kendatipun usaha ini kurang berhasil meyakinkan negara
berpengaruh di Eropa seperti Prancis dan Jerman.

Akan tetapi pertanyaan kunci dari tragedi di Irak tetap belum
terjawab: Bagaimana kekuasaan Amerika dapat dimanfaatkan untuk
kebaikan dunia yang lebih riil dan bagaimana Uni Eropa (UE) dan
kekuatan besar lain seperti Cina dan Rusia dapat memberikan tekanan
untuk menghancurkan desain imperialisme AS? PM Inggris Tony Blair
mungkin mempunyai alasannya sendiri untuk selalu mengikuti kebijakan
AS, akan tetapi apabila dia berpura-pura dapat mempengaruhi kebijakan
Amerika, jelas dia secara signifikan telah gagal dalam segala bidang
di Irak.

Sebagian kalangan di Eropa memiliki harapan artifisial atas akan
terjadinya perubahan kebijakan apabila capres dari partai Demokrat
John Kerry memenangi pemilu. Akan tetapi berbagai indikasi
menunjukkan, terlepas dari retorika, bahwa hanya sedikit perbedaan
yang ada antara kedua partai utama AS tersebut. Kalangan Demokrat
sama terlenanya dengan kalangan Republik atas kebesaran dan kekuatan
militer mereka yang dapat membawa Amerika menuju tujuan yang
diinginkan. Menlu AS era Presiden Bill Clinton, Madeleine Albright,
menyebut Amerika sebagai bangsa yang dibutuhkan. Dan Kerry telah
mengindikasikan bahwa perbedaannya dengan Bush hanyalah pada cara
pendekatan Bush dalam pemecahan masalah, bukan tujuannya.

Dengan adanya kegagalan demi kegagalan atas segala skenario yang
mereka rancang di Irak, maka berbagai langkah tampaknya sedang
terfokus pada bagaimana agar mereka dapat secepatnya mengakhiri babak
tragis ini. Harapan AS adalah setelah transisi pada 30 Juni, Irak
akan membentuk semacam pemerintahan representatif, dengan Syiah
akhirnya akan dapat menikmati kekuasaan sesuai dengan persentase
kuantitas mereka. Walaupun terdapat kecurigaan bahwa orang dekat
Chalabi adalah seorang agen rahasia Iran dan propaganda yang
disebarkan ke pemerintahan Bush merupakan plot Teheran untuk membuat
Amerika mengenyahkan rival utama Iran, Saddam Hussein, akan tetapi
Amerika tetap berharap bahwa kesalahan avonturir mereka di Irak dapat
membantu menghembuskan angin perubahan di kawasan itu.

Amerika juga telah mamasuki perangkap lain di Timur Tengah. Berkat
standar ganda AS dalam konfrontasi Israel-Palestina, sikap anti-
Amerika mencapai level tertinggi di kawasan ini. Sebenarnya, misi
menyebarkan demokrasi tidak akan berjalan apabila AS masih berada di
luar hukum dalam urusan internasional dan tetap mendukung pendudukan
Israel atas tanah Palestina. Bahkan perkampungan ilegal pun direstui
oleh Bush.

Seberapa jauh Amerika dapat mengambil pelajaran dari pengalaman di
Irak? Sejarah yang akan mencatatnya. Eropa tampak melihat fenomena
yang sedang berkembang di Irak dengan campuran rasa was-was dan
kepuasan. Irak yang tidak stabil akan bermakna ketidakberuntungan
bagi Eropa dalam konteks berbagai persoalan yang akan dihadapi.
Sementara munculnya sindrom Irak bagi Amerika akan berguna untuk
mengingatkan AS bahwa dunia ini terlalu kompleks dan beraneka-ragam
untuk dapat diatur oleh satu bangsa, bagaimanapun digdayanya bangsa
itu. Dan tampaknya kita masih perlu menunggu beberapa masa lagi untuk
dapat melihat Amerika yang dapat memahami bahwa dunia multipolar itu
merupakan nilai kebajikan universal yang tak dapat dipungkiri.

* Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University,
India.

About these ads

One thought on “Ambisi Amerika dan Realitas Dunia Multipolar

  1. argumen dan analisis yang sangat baik, dalam melihat pergerakan Amerika dalam tindakan yang ingin mencoba menguasai negara lain. Dan pertanyan kita adalah dimana sebenarnya undang-undang internasional??,ini dikarenakan lemahnya sistem undang-undang internasional dimata dunia yang harus terfokus dan tunduk dibawah Amerika. Undang-undang internasional tidak memiliki badan pembuat undang-undang yang formal , tidak memiliki mahkamah yang wajib dan tidak ada sesiapa yang memastikan undang-undang dipatuhi.
    Sifat undang-undang internasional yang yang flexibel mengakibatkan undang-undang ini kurang jelas dan bisa mempunyai berbagai terjemahan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan kepentingan negara masing-masing dan ini yang mendorong dengan berlakunya konflik.

    Artikel 1 piagam PBB jelas menggesa negara-negara agar menjauhkan dari pada membuat tindakan ancaman, kekerasan serta tindakan agresif bagi menyelesaikan pertikaian agar keamanan dunia dapat dicapai. dan Artikel 2(3) PBB menekankan bahwa setiap negara wajib menyelesaikan konflik secara aman dan tidak menggunakan bentuk kekerasan.

    Artikel 2(4) Piagam PBB menetapkan bahwa didalam hubungan di peringkat Internasional, semua negara wajib menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik sebuah negara.

    tetapi Amerika Serikat , dengan lantangnya mengirim pasukan ke Irak dengan menggunakan atau menyalahkan undag-undang internasional, karena didalam Artikel 2(4) tersebut terdapat pengecualian didalamnya ,pengecualian yang pertama adalah Self defence (pertahanan diri), maksudnya adalah,bahwa negara diberi kebenaran untuk menggunakan kekerasan untuk tujuan melindungi negara.

    Tetapi Amerika Serikat telah memberi alasan bahwa tindakannya membuat serangan preempatif terhadap irak adalah bertujuan untuk mempertahankan negara mereka dari serangan irak yang dipercayai memiliki senjata pemusnah masal yang dapat mendatangkan bahaya yang besar kepada rakyatnya. Dan sampai sekarang Amerika juga tidak membuktikan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah masal.
    Tindakan memanipulasi undang-undang ini terjadi demi mendapatkan kepentingan Amerika sendiri dan tindakan unilateral Amerika ini telah memberi dampak besar terhadap integritas dan kewibawaan PBB yang jelas melarang setiap penggunaan kekerasan melainkan untuk kepentingan pertahanan diri kolektif (collective sel-defence)

Silahkan berkomentar dengan santun

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s