Di milis ini, dulu rekan-rekan IIT roorkee pernah protes keras pada posting saya soal mental kuli dan hobby korupsi yg dilakukan pns.

salah satu isi protes adalah bahwa PNS itu bergaji kecil, kebutuhan keluarga besar. sementara itu peluang (untuk korupsi) di depan mata. jadi, mana tahan melawan godaan enak spt itu? jadi, tulis yg protes, harap maklumlah dg kondisi kami2 ini…

well, akhir2 ini korupsi di lingkungan kbri di seluruh dunia mulai terekspose. mulai dari kbri jepang, kemudian di stockholm (salah satu member milis nasional ppiindia yg terlibat, konon, sudah dipanggil pulang). dan kabar terbaru adalah korupsi di kbri kuala lumpur dan kjri penang, malaysia.kalo diplomat/dubes yg bergaji ribuan dollar juga masih berkorupsi, jadi apa makna di balik ini semua? apakah mereka bergaji kecil? apakah mereka lagi kepepet banget ama duit itu sehingga harus korupsi?

sekedar mengingatkan bagi rekan roorkee yg protes dulu (maaf, saya lupa namanya), bahwa KORUPSI adalah persoalan mental tamak and nir-komitmen. bukan soal lagi kepepet butuh duit untuk beli susu dancow anak2. dlsb. contoh kkn yg sering terjadi di kbri2 kita di
seluruh dunia adalah bukti yg tak terbantahkan.

FYI, tidak semua pejabat/diplomat/birokrat korupsi. dan buat mereka yg “bersih” tidak perlu tersinggung. pada waktu yg sama, saya haturkan rasa hormat yg setinggi2nya dan penuh ketulusan pada Anda yg stand like a rock menghadapi godaan kkn.

Tanggapan dari Ibu Niniek Koen Naryati, Diplomat KBRI New Delhi Kepala Bagian Ekonomi:

Dear temans ppi

Sudah lama saya tidak aktif membaca milis ini. Hari ini tiba tiba saya tergelitik dengan tulisan sdr gagho, terlebih tadi pagi saya baca newstext metro tv kalau indonesia tempati rating teratas dalam urusan korupsi. Barangkali eksistensi korupsi sudah sama tuanya dengan prostitusi. Bahkan mungkin juga sama susahnya untuk
diberantas. Betapapun deretan aturan dibuat, ancaman hukuman ditebarkan, penjara atau lokalisasi dibuat masih saja kita duduk di peringkat unggulan. korupsi dan prostitusi(eufimisme nya = selingkuh) masih akan merajalela kalau ‘kualitas mental manusia’ itu sendiri masih parah. Memang peraturan hukum, hukuman, penjara dan
lokalisasi tetap perlu dan harus, termasuk inspeksi dan koreksi.

Cuma saran saya marilah kita melakukan tindakan konkrit yang berada dibawah kendali kita sendiri. Misalnya kenali sejak dini, sejak temans semua masih menjadi calon pejabat dan intelektual, apa saja tanda tanda tindakan korupsi itu. Seperti penyakit, kalau simptomnya dikenali dan stadiumnya masih awal, akan lebih mudah mengobatinya.

Yakh paling tidak kita bisa mengobati diri kita sendiri, belum perlu dokter. Jadi saya setuju dgn sdr Gagho, korupsi bukan sekedar kesempatan terbuka lebar atau karena gaji kecil atau gabungan keduanya tapi ini sebuah penyakit hati yang sudah stadium lanjut. Dan karena menyangkut hati manusia, maka dia bisa berada dimana saja, di kbri, di ppi, dimana saja…

Tak perlu tersinggung memang, kita cuma perlu MALU.

Tanggapan balik MG

Bu Niek Yth,

terima kasih atas respons-nya yg sangat connected dg apa yg saya posting dan karena itu, your response highly worth responding…

Respons saya kali ini tidak begitu beda dg respons saya sebelumnya pada Pak Suhadi beb. bulan lalu bahwa penyakit mental kuli KKN tentu merupakan penyakit manusia, khususnya dari negara ketiga (developing or underdeveloped countries) spt indonesia.

kebiasaan KKN yg dilakukan pejabat yg sedang berkuasa tentunya memiliki akar pada saat mudanya; yakni saat jadi mahasiswa; saat jadi pengurus organisasi kecil;
dalam konteks india, saat jadi pengurus ppi india, umpamanya. let’s face it, we should not and must not shy away from mentioning this kinda stuff.

akar dari penyakit mental ini tentunya banyak: dari background, watak pribadi yg tak pernah diasah dan direformasi, kebiasaan menutup diri (secara institusional/organisasional; bukan pribadi), dll.

saya ingin melihat akarnya dari satu hal: kurangnya komitmen pada visi besar yg disebut “kepentingan umum”. tanpa mereformasi mindset berpikir kita dari visi kepentingan pribadi (yg merupakan visi instingtif umumnya manusia) menuju visi kepentingan umum, maka semua hal yg dilakukan tentunya akan berdasar pada
pola pikir pribadi seperti:

“biarin aja negara hancur, yg penting gua bisa beli rumah baru.”
“percuma juga gua bersih sendirian, kalo yg lain pada kkn.”
“orang lain sebenarnya lebih perlu (buat makan), tapi gua juga perlu (buat nabung).”
“biarlah sekali2 kkn, ntar tobat kalo dah tua.”
“kesempatan kkn cuma sekarang, buruan deh sebelum ketangkep.” dst. dst.

Mungkin teman2 lain ada ide, bagaimana cara menanamkan pola pikir “demi kepentingan umum” yg dapat mengalahkan “kepentingan pribadi” ini.

Penyakit korupsi akan selalu ada ketika berkuasa (power tends to corrupt), sebagaimana halnya pelacuran. Namun,

(1) mengapa negara lain dapat meminimalisirnya, sementara kita tidak?
(2) mengapa negara maju relatif lebih kecil angka korupsinya dibanding negara miskin spt kita?
(3) mengapa pejabat di negara maju (yg kaya) bisa hidup lebih sederhana dari kita2 yg di negara miskin?

pertanyaan2 yg jawabnya saya kira salah satunya adalah poin saya di atas: krn mereka (pejabat di negara maju) lebih mengedepankan kepentingan umum drpda kepentingan
pribadi. di samping ada etos “bangga tidak korupsi” dan “bangga hidup sederhana“, dll.


  1. Sofyan Said

    CARA MENGATASI KORUPSI DARI AKARNYA

    Terkait masalah korupsi yang sedemikian parah dinegara kita, menurut saya, itu karena negara kita TIDAK / BELUM melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan gratis berupa :

    (a) jaminan sosial untuk sandang pangan standar minimal bagi rakyat yang tidak produktif/mengangur,

    (b) jaminan asuransi kesehatan (untuk semua jenis penyakit dengan pelayanan standar; untuk seluruh rakyat, kecuali yg bersifat tindakan medik kosmetik/plastik,

    (c) pendidikan (sampai tingkatan SMU yang dibekali ketrampilan untuk kerja (baca:smk, kursus atau sekolah tinggi kejuruan), dan kesempatan beasiswa untuk pendidikan lebih lanjut bagi yang berprestasi, dan

    (d) fasilitas perumahan sehat sederhana untuk seluruh keluarga, dan rumah sehat sederhana kecil untuk setiap pasangan pengantin baru.

    Itu sama sekali bukan suatu yang mustahil, seperti yang diperkirakan banyak orang, tetapi saya yakin biaya yang bibutuhkan pemerintah untuk melaksanakan seluruh layanan di atas masih lebih murah dibanding denga jumlah uang yang selama ini dikorupsi oleh para pejabat kita yang seolah lebih rakus dari pada serigala lapar.

    Dan semua layanan di atas itu justru akan meredam nafsu para pejabat publik, baik yang permanen (seperti pejabat karir), dan khususnya pejabat publik musiman (yang menjabat untuk periode tertentu karena dibatasi masa jabatan seperti anggota DPRD, DPD, DPR, Kepala-kepala kantor dan kepala pemerintahan,ketua-ketua komisi, dll. baik yang dipilih secara demokrasi, maupun diangkat melalui mekanisme lain), yang pada kelompok terakhir ini sebenarnya godaannya untuk korupsi jauh lebih besar karena ketiadaan jaminan untuk mempertahankan standar dan fasilitas hidup (life style) untuk diri dan keluarganya, setelah masa jabatannya berakhir, karena mereka yakin bahwa pelayanan di atas sudah menghilangkan sebagian besar motif korupsi yang selama ini dilakukan, seperti: penghidupan, kesehatan dan pendidikan keluarganya terjamin.

    Karena menurut hemat saya, korupsi di Indonesia dapat diibaratkan seperti mengundang banyak orang ke suatu pesta, dimana para undangan tidak memiliki informasi dan keyakinan bahwa telah disediakan makanan dan minuman yang cukup untuk semua yang hadir. Akibatnya, meskipun di meja hidangan telah disediakan jumlah yang cukup untuk semua, di saat masing-,masing dibiarkan mengambil sendiri-sendiri tanpa kontrol, orang-orang yang terdekat dengan tempat makanan dan minuman itu segera berebutan mengambil lebih banyak daripada yang sesungguhnya mereka butuhkan (entah untuk apa, untuk siapa saja, dan/atau untuk nanti juga), sehingga saat seluruh makanan dan minuman itu ludes, ternyata masih banyak undangan yang belum kebagian sama-sekali.

    Syarat lain yang dapat lebih menjamin negara untuk mampu melaksanakan semua hal di atas adalah, membuat suatu sistem informasi kependudukan tunggal untuk setiap penduduk secara nasional, dan itu dikaitkan dengan semua sistem informasi data dan layanan yang ada di seluruh Indonesia, baik untuk kepentingan informasi, pencatatan administrasi, kepemilikan aset, pekerjaan, gaji dan penghasilan, serta pelayanan umum lainnya. Dengan demikian, setiap seorang warga menerima penghasilan (bisa diakumulasi secara bulanan) maka kewajiban pajak untuk bulan terkait dapat langsung diketahui oleh pihak kantor pajak, dan sebaliknya, kantor pajak juga langsung akan tahu siapa saja penduduk yang dalam bulan tertentu jumlah penghasilannya berada di bawah batas kena pajak, atau bahkan tidak memiliki penghasilan harena di-PHK, dsb. Dan untuk mereka itu, pemerintah dapat langsung mentransfer dana jaminan sosial yang jumlahnya sekedar untuk biaya hisup sederhana sehat.

  2. Sofyan Said

    CARA MENAGATASI KORUPSI DARI AKARNYA (2)

    Tetapi ide dan pikiran semacam itu tampaknya tidak akan ditanggapi serius oleh pihak legislatif dan eksekutif di negara tercinta kita Indonesia, karena:
    Kepemimpinan kolektif bangsa ini telah gagal dalam memenuhi sumpah janjinya untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat, dan kegagalan mereka itu sudah demikian parah sehingga mengkristal menjadi suatu huruf, yakni huruf “T”. Sehingga, suka atau tidak, kita adalah bagian dari BANGSA”T” INDONESIA.

    Kalau masih ada pemimpin yang benar-benar memiliki moral. rasa malu, mampu memimpin seluruh keluarga besar bangsa Indonesia dengan sifat kenegarawanan dan niat untuk tidak mengecilkan pengorbanan rakyat yang manapun, dan benar-benar serius untuk melaksanakan itu, maka sesungguhnya masih ada jalan dan pendanaan bukan tidak dapat diikhtiarkan dengan tetap mempertahankan martabat bangsa. Dan langkah yang demikian itu itu sesungguhnya dapat menjadi mudah, semudah menghapus huruf “T” dari kata BANGSA”T” di atas, sehingga kita bisa benar-benar menjadi BANGSA INDONESIA yang sejahtera dan bermartabat.

    InsyaAllah. Amin

  3. Newbie

    kalau alasan mereka korupsi karena gaji kecil sepertinya mereka tidak pernah berkaca seperti apakah negara kita tercinta ini,toh sudah tahu gajinya kecil tetapi setiap ada penerimaan CPNS selalu banyak peminatnya? Jika mereka tahu menjadi Abdi Negara dan Abdi Rakyat bergaji kecil,harusnya mereka siap untuk hidup sederhana dan serba kekurangan jika mereka di terima menjadi PNS/Pejabat Birokrasi. Bukannya mereka lantas Korupsi dengan alasan Gaji kecil.

  4. Indonesia biasanya harus dipaksakan dulu kali ya… korupsi dihukum langsung tanpa pandang bulu… pasti budayanya bisa berubah..

  1. 1 A. Fatih Syuhud

    Blogger Indonesia of the Week (31): Maya Nasution

    Indonesian Expats Life: Bringing Indonesia to the World
    There are some few debates, pros and cons, in several Indonesian mailing list (or milis as it’s locally known) over Indonesians who keeps staying abroad after finishing their studies and making …




Leave a Comment