Karir dan Perselingkuhan

Opini di Harian Duta Masyarakat 7 Agustus 2007
Judul Asli: Diperlukan Paradigma Baru Maskulinitas
Oleh A Fatih Syuhud

Perempuan telah membuat kemajuan cukup cepat di bidang pendidikan dan partisipasi kerja. Indikator sosial dan ekonomi mereka semakin menunjukkan perbaikan luar biasa waktu demi waktu. Penyempitan gap gender ini nantinya akan mengarah pada peningkatan kekerasan pada perempuan, setidaknya dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat mengontrol beberapa konsekuensi dari pemberdayaan gender, khususnya disfungsional keluarga dan hubungan rumah tangga. Bagaimana membantu kaum pria merubah pola pikir yang ada agar kemajuan perempuan tidak harus dibayar mahal tampaknya memerlukan perhatian lebih.

Imej umum lelaki adalah sebagai sosok pencari nafkah yang kuat dan gigih. Dan perempuan digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang menunggu dengan setia kepulangan suami dari tempat kerja. Pria sering terjebak dalam imej sebagai pencari nafkah dan ongkos psikologis dari kegagalan memenuhi peran ini dapat luar biasa. Apa yang terjadi apabila peran gender yang sudah mentradisi ini di redifinisi kembali, khususnya di lingkungan kelas menengah ke atas, yang sering ditimbulkan oleh kebutuhan dan tantangan ekonomi baru? Perempuan sebagai tenaga kerja disukai karena kesediaan mereka melakukan pekerjaan dengan gaji lebih rendah, adanya komitmen dan rasa tanggung jawab serta cocoknya pada sejumlah pekerjaan tertentu.

Filed under: Artikel Opini, Umum, Duta Masyarakat, Fatih Syuhud

Negara dan Politik Agama

Harian Duta Masyarakat, 15 Juli 2006

Oleh A. Fatih Syuhud
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Apa yang akan dikatakan Michel Foucault tentang Iran dua dekade setelah Revolusi Islam? Foucault dan Iran terkesan dua nama yang tidak relevan. Tidak banyak yang tahu bahwa Foucault, salah satu filsuf paling berpengaruh abad ini, menulis tentang Iran. Pada musim gugur 1978, tak kala rezim Shah Mohammed Reza Pahlevi dalam detik-detik terakhir kekuasaan, Foucault mengunjungi Iran untuk membuat reportase peristiwa. Dia menulis tujuh artikel untuk harian Itali terkenal dan juga dalam bahasa Prancis. Tak banyak yang memperhatikan tulisannya sampai kumpulan tulisan Foucault soal Iran diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris pada Juni lalu.

Observasi Foucault seputar revolusi Islam di Iran akan mengejutkan banyak pengagum fanatiknya. Pemikir yang dikenal dengan analisa berbagai bentuk kekuasaan dalam masyarakat ini ternyata seorang pengagum berat revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Foucault menulis, “Sebagai pergerakan Islam, revolusi Iran dapat membakar seluruh kawasan, melengserkan berbagai rezim yang sangat tak stabil, dan dapat menggoncangkan rezim yang solid. Islam – yang bukan hanya sebuah agama, tetapi juga keseluruhan way of life, dan koheren dengan sejarah dan peradaban—memiliki peluang relatif besar untuk menjadi pengikat raksasa, pada level ratusan juta pemeluknya”. Pada poin ini, pendapatnya masih wajar. Opininya yang cukup polemis dalam konteks kekinian adalah ketika dia berargumen bahwa Islam sebagai sebuah agama yang memberikan penganutnya “sumber tak terbatas untuk melawan kekuatan negara”.

Setelah melakukan perjalanan di sepanjang jalan Teheran dan Qom, Foucault menulis bahwa dengan “pemerintahan Islam” tak satupun di Iran memaknainya sebagai sebuah “rezim politik di mana ulama (klerikal) akan memiliki peran sebagai pengawas atau pengontrol”. Bagi Foucault, pemerintahan Islam bermakna ganda: (a) asumsi kembali pada Islam pada era Nabi dan (b) pada waktu yang sama bergerak menuju masa depan gemilang. Berkaitan dengan politik pada sistem semacam itu, Foucault menulis “berbagai keputusan akan dibuat oleh mayoritas, pemimpin bertanggung jawab langsung pada rakyat, dan setiap individu—sebagaimana ditetapkan dalam Quran—harus tegas dan meminta pertanggungjawaban pemimpin yang memerintah”.

Apakah evaluasi Foucault ini berlaku di Iran saat ini atau di negara-negara Muslim di Timur Tengah? Secara faktual, di Iran, seperempat abad sejak Khomeini mengambil alih kekuasaan, Islam dipakai untuk memperkuat negara bukan memperlemahnya. Ayatullah Ali Khamenei, yang menggantikan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi agama Iran 18 tahun lalu, memimpin sebuah negara di mana ulama (klerik) memiliki kekuasaan tertinggi dalam berbagai level pemerintahan. Dan di mana masyarakatnya diharuskan mengaplikasikan norma dan sikap sosial tertentu. Basij, pasukan milisi yang sering berpatroli di jalanan, memaksakan cara berpakaian dan berperilaku. Terdapat juga Pengawal Revolusi (Revolutionary Guards) yang loyal pada Khamenei yang selalu memata-matai pembangkang. Presiden Mahmud Ahmadinejad pernah aktif baik dalam Basij maupun Pengawal Revolusi.
Negara-negara Muslim di kawasan juga tidak lebih baik dalam segi kebebasan bergerak, berbicara dan berorganisasi. Catatan Arab Human Development Report (AHDR) yang dirilis pada April, yang dikompilasi oleh sejumlah akademisi dan tokoh civil society , menjadi indikasi kuat buruknya rezim berkuasa di kawasan. AHDR menyatakan, “Rezim otoritarian sangat membatasi kebebasan dan hak partisipasi politik dan civil society untuk menjamin tidak adanya oposisi yang bangkit menentang bentuk non-mandat rezim mereka.”

Pertanyaannya adalah seberapa jauh bentuk pemerintah Islam itu—yang mendapat dukungan antusias Foucault—bertanggung jawab atas dekadensi sosial-politik di kawasan? Para kontributor dalam AHDR tidak menjawab hal ini secara langsung. Tetapi mereka mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dalam Islam itu ada. Sebagai contoh, mereka merujuk pada Quran yang mengatakan, “tidak ada paksaan dalam agama”, atau merujuk pada tradisi ijtihad (ekspresi interpretatif) yang mendukung otoritas ummah (bangsa) daripada faqih (ahli hukum Islam).

Kontributor AHDR lain menunjukkan bahwa Islam tidak harus sama persis dengan demokrasi. Pendapat ini mungkin merujuk pada Iran di mana kendati terdapat seleksi kandidat presiden oleh Dewan Pengawal (Guardian Council) dan sejumlah tuduhan pemalsuan suara dan tekanan, namun pemilu dilakukan dengan kampanye sengit dan partisipasi pemilih yang besar. Menurut sebuah estimasi, duapertiga dari 1.4 milyar Muslim seluruh dunia hidup di bawah pemerintahan demokratik yang terpilih langsung—Indonesia, Turki, Bangladesh dan Maroko—di mana kalangan Islamis menjadi pemain dominan.

Namun demikian, sejak lama Islam digunakan sebagai kekuatan represif bukan sebagai pembebas seperti yang terjadi di Iran dan negara Timur Tengah lain. Foucault mungkin membayangkan konsep-konsep prinsip ijtihad, ijmak (konsensus) dan syura (musyawarah) ketika dia merujuk pada pemerintahan Islam yang menggunakan struktur agama sebagai sumber kreasi politik. Sebagaimana Mahatma Ghandi, Foucault juga berbicara tentang pengenalan dimensi spiritual ke dalam kehidupan politik.

Apabila pemerintahan Islam, atau kalangan Islamis, hendak memenuhi ramalan atau harapan Foucault, mereka harus membebaskan rakyat kecil secara kultural, sosial dan politik, bukan malah menindas rakyat atas nama agama.[]

Filed under: Artikel Opini, Duta Masyarakat

AS dan Demokratisasi Arab

Duta Masyarakat, 20 Juni 2005

Oleh A Fatih Syuhud

Amerika yang buruk di Vietnam menjadi lebih buruk di Irak. Bukanlah kebiadaban My Lai (Vietnam) yang mendefinisi imej buruk AS dewasa ini tetapi sadisme Abu Ghuraib. Namun demikian, versi kekejaman ini kemungkinan belum mencapai titik nadir. Titik nadir itu akan terlihat ketika pemerintah Bush, yang terdiri dari neokonservatif AS dan Israel, menyerang instalasi nuklir Iran, sebuah kemungkinan yang sudah disinggung Wapres Dick Cheney. Ia akan menjadi sebuah aksi yang kemungkinan bahkan akan membuat Tony Blair sekalipun merasa tidak nyaman.

Tetapi, akankah usaha “agung” AS-Israel untuk mengeliminasi WMD (weapons of mass destruction – senjata pemusnah masal) dan menabur demokrasi guna memenuhi mimpi mereka membentuk sebuah imperium Amerika itu berhasil? Atau, akankah hal ini menandai awal dari akhir status adi daya AS karena serbuan bom pada Iran akan memicu kemarahan pasukan etnik dan agama luar biasa dan tak terkontrol?

Seperti diketahui, sejak runtuhnya Uni Soviet, neokonservatif AS percaya bahwa telah tiba waktunya untuk menaklukkan dunia. Sebagai pembuka, mereka mulai dengan mempermainkan PBB dan mengacuhkan seluruh traktat internasional – dalam soal rudal balistik, global warming, perang kuman, ranjau, pengadilan kriminal internasional, konvensi Jenewa, dan lain-lain.Akan tetapi, pelanggaran pada Konvensi Jenewa yang terbukti akan menjadi blunder berat AS. Begitu neokon memperkenalkan istilah “enemy combatants (petempur lawan),” tidak ada lagi aral yang menghambat militer dan interogator AS melakukan apa yang mereka suka. Dari sinilah awal mula terjadinya kekejaman di penjara Abu Ghuraib. Satu hal yang tidak disadari kalangan penyiksa itu adalah bahwa abad ke-21 ini jauh lebih terintegrasi karena kekuatan media dibanding pada era kolonialisme sebelumnya.

Seluruh imperium dibangun di atas kebrutalan. Namun demikian, barbarisme periode-periode sebelumnya umumnya tidak tampak. Hanya ketika insiden pembunuhan masal besar muncul ke permukaan, maka imperium berusaha menghentikan api kemarahan. Sedang insiden kecil secara rutin disembunyikan. Seperti yang dikatakan penulis biografi Curzon, David Gilmour, “ketika pribumi disiksa atau terkadang dibunuh oleh tentara mabuk, pelakunya hampir selalu mendapat hukuman ringan atau bahkan dibebaskan.”

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya barbarisme dan pembunuhan masal terjadi di abad ini. Bahkan, Jenderal Dyer yang terkenal bengis pun akan menyadari konsekuensi fatal pada imperium Inggris apabila ada kemungkinan pemandangan tragis tertangkap kamera. Tetapi, sekalipun pembunuhan masal terjadi, imperium tidak akan dapat bertahan lebih dari tiga dekade, seperti yang sudah terjadi. Kegoncangan dan horor di seluruh dunia akan sangat besar. Salah satu nilai positif komunikasi audio-visual era modern adalah bahwa penyiksaan dan penindasan atas suatu negara yang dijajah tidak dapat bertahan lama.

Bahkan sejumlah kelompok gerilyawan Irak, yang salah satunya adalah Al Qaidah, bisa mendapat simpati karena melakukan perlawanan atas invasi AS di Irak. Mereka memiliki satu tujuan seperti yang dilakukan Vietkong tiga dekade lalu: bahwa negara adi daya berkekuatan nuklir sekalipun tidak akan bisa mengontrol urusan negara lain. Memang, milisi Irak atau kalangan komunis Vietnam bukanlah sekelompok orang-orang suci. Keduanya mewakili kekuatan totalitarian. Tetapi, mereka setidaknya bertempur di negara mereka sendiri atau di sebuah negeri di kawasan mereka melawan pasukan asing yang datang dari negara berjarak ribuan mil.

Sebelum sejumlah taktik gertakan yang dialamatkan ke Iran (kendati Irak masih tetap kacau) memicu sebuah “kekacauan diplomatik,” seperti peringatan Wapres Dick Cheney, AS mesti ingat satu hal bahwa pada puncak arogansinya pasca-akhir Perang Dingin, Washington pernah sesumbar bahwa AS mampu melakukan dua peperangan sekaligus. Ada juga klaim bahwa satelit AS memiliki kemampuan melihat seluruh dataran bumi sehingga mereka dapat membaca nomor plat mobil. Anehnya, AS tidak dapat menemukan Usamah bin Ladin dan pasukan Al Qaidah-nya yang melarikan diri ke Pakistan.

Alih-alih dapat melakukan dua peperangan sekaligus, AS malah tampak tidak mampu menyelesaikan peperangan dengan sebuah negara yang tidak memiliki WMD. AS juga tidak berani memerangi negara yang memiliki WMD (nuklir) – Korea Utara. Kesalahbacaan kemampuan diri dan sikap barbar pada tawanan bukanlah satu-satunya alasan buruknya citra AS.

Barbarisme ada di mana-mana, seperti di Rwanda dan Chechnya. Namun, walaupun tragis, kedua kasus ini merupakan konflik lokal, bukanlah akibat dari pembangunan imperium (walaupun pertempuran di Chechnya ada sedikit kemiripan). Selain itu, apabila insiden semacam itu cenderung tidak terkontrol lagi, maka komunitas internasional akan turun tangan seperti di Kosovo, atau meminta maaf kemudian hari karena tidak intervensi seperti dalam kasus Rwanda.

Terlanjur basah di Irak, AS tidak dapat keluar, karena kalau mundur tidak hanya hal itu akan membuka kembali luka lama kekalahannya di Vietnam, tetapi juga akan membuat Israel kuatir. Israel sangat berkepentingan melihat AS menaklukkan dunia, yang akan memungkinkannya memulai suatu “solusi final” dari “masalah” Palestina, dengan berpura-pura mundur dari Jalur Gaza sambil menyatakan tetap berhak menyerang balik apabila Tel Aviv curiga bahwa “teroris” Palestina masih mengendap-endap di sana, dan memecah belah Tepi Barat menjadi jalur-jalur lahan terpisah di tengah perkampungan luas Yahudi.

Sebagai bagian dari rencana itu, Ariel Sharon memberi AS sebuah peta identifikasi instalasi nuklir Iran, dengan isyarat implisit bahwa AS hendaknya mengebom instalasi itu sebagaimana Israel mengebom reaktor nuklir Irak yang mendapat anggukan kalangan neokon. Kekacauan di Irak telah merusak rencana itu.

Namun demikian, beragam kesulitan di Irak telah membuat AS (dan Israel) sedikit menahan diri karena sebuah adi daya tidak ingin dilihat terjebak dalam pusaran lumpur dan tampak bersusah payah melawan musuh-musuhnya dalam apa yang disebut sebagai poros setan. Masalahnya, semakin kita mencoba lepas dari pusaran lumpur, semakin dalam kita tenggelam.[]

*Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India
indonesia malaysia singapore thailand china hongkong islam australia blogger indonesia

Filed under: Artikel Opini, Duta Masyarakat