Perang Baru dan Departemen Keamanan

Pikiran Rakyat, Kamis, 21 Oktober 2004

Oleh A. FATIH SYUHUD

SUN Tzu, seorang filsuf dan teorekus Cina, menulis karya magnus opus-nya tentang perang lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Bukunya masih dianggap salah satu karya paling relevan dan komprehensif perihal subjek kepemimpinan dan peperangan. Bukunya penuh dengan petunjuk dan pelajaran tentang bagaimana cara melancarkan peperangan. Beberapa teorinya bersifat universal dan masih relevan sampai saat ini.

Hampir 1.900 tahun setelah Sun Tzu, seorang sarjana ilmu perang lain menulis karya gemilangnya. Carl von Clausewitz, seorang jenderal Prusia, yang menjabat direktur kolese perang Prusia, menulis buku berjudul On War, yang menjadi buku wajib bagi setiap jenderal dan laksamana di seluruh dunia.Clausewitz tidak begitu peduli pada taktik dan kebenaran doktrin operasional. Ia tidak peduli pada strategi besar perang. Clausewitz-lah yang mengadvokasi konsep perang total, di mana seluruh kekayaan dan sumber daya bangsa akan digunakan untuk menghancurkan tidak hanya tentara lawan, tetapi juga hak milik dan warga negara yang diperangi. Perang total ini dimaksudkan untuk menghancurkan determinasi musuh untuk bertempur dan mengakhiri konflik dengan
cepat dan meyakinkan.

Baik Sun Tzu maupun Clausewitz saat ini menjadi rujukan atas pandangan dan kebijakannya. Kendatipun begitu, kedua tokoh ini pasti tidak pernah membayangkan bentuk peperangan yang dilakukan umat manusia pada abad ke 21. Sepanjang sejarah, perang dilakukan secara frontal di mana tentara dari kedua belah pihak saling berhadapan dan saling menghabisi.

Pihak yang menggunakan taktik lebih baik dan lebih ”kejam” biasanya menang. Tipe ini dianggap sebagai perang terhormat. Dalam epik Mahabarata perang berhenti ketika matahari terbenam dan kedua belah pihak mengambil pihaknya yang tewas dan bahkan saling berinteraksi. Perang biasanya dilakukan di sepanjang perbatasan negara dan untuk mendapatkan teritorial baru. Sampai abad ke 20 rakyat sipil umumnya tidak tersentuh.

Perang Dunia (PD) II telah mengubah semuanya. Luftwaffe-nya Hitler tidak hanya menarget pusat-pusat warga sipil dalam perang udara, tetapi juga menggiring sejumlah besar warga sipil dalam kamp konsentrasi untuk pekerja paksa. Lebih dari 20 juta warga sipil Rusia tewas pada perang itu. Amerika Serikat (AS) tidak berpikir dua kali untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, menewaskan lebih dari setengah juta warga sipil.

Namun demikian, pembunuhan dan kekerasan umumnya tidak melewati perbatasan negara. Warga sipil hidup dalam lingkungan yang lebih aman. Benteng Amerika, yang dilindungi oleh dua samudra, hampir tidak tersentuh selama dua perang dunia.

Semua itu sekarang sudah berubah. Kita saat ini sedang bertempur dalam sebuah perang baru. Perang melawan teror. Sejumlah serangan teroris akhir-akhir ini menunjukkan bahwa sejak akhir Perang Dingin, bentuk ancaman menjadi semakin kompleks dan meluas. Selama Perang Dingin berbagai bangsa menghadapi ancaman militer tunggal yang mampu membumihanguskan seluruh bangsa (dan dunia). Saat ini, dunia menghadapi berbagai ancaman, yang relatif berskala lebih kecil tetapi lebih sulit untuk diprediksi dan dikonter.

Ancaman terorisme tidak berasal dari satu negara, satu agama, atau bahkan satu grup, tetapi dari berbagai jaringan yang menyebar di seluruh dunia dari timur sampai barat, selatan sampai utara, tanpa memandang batas-batas geografis negara.

Indonesia dan aparat keamanan telah terlibat dalam perang tipe ini selama puluhan tahun, sejak awal kemerdekaan. Dari DI/NII, RMS, Timor Timur, Maluku, Aceh, Irian Jaya, dan lain-lain. Fenomena ini terkadang disebut dengan pemberontakan, militansi, atau terorisme. Tetapi pada dasarnya sama. Dalam semua kasus ia disebut perang antara kelompok yang lemah melawan pihak yang kuat. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi pemerintah, meneror penduduk, menjatuhkan moral negara, dan melemahkan determinasi rakyat. Perang tipe ini berbiaya murah dan dapat ”menangguk” hasil yang jauh dari proporsi usaha yang dilakukan. Jumlah total pelaku pemberontakan atau ”terorisme” selama ini tidak pernah lebih dari puluhan ribu. Namun demikian, mereka secara efektif telah memaksa pemerintah untuk melibatkan TNI dan polisi dalam jumlah besar.

Selama bertahun-tahun, militan dan teroris sudah mampu menggunakan senjata konvensional, seperti bahan peledak dan senjata api, secara maksimum. Hal ini akan terus menjadi senjata utama mereka. Ia murah, mudah didapat dan digunakan, dan tidak memerlukan kemampuan saintifik rumit untuk memproduksi atau menggunakannya.

Namun demikian, seperti diindikasikan oleh tragedi 11/9/2001, teroris tidak lagi puas dengan metode dan senjata konvensional. Mereka telah menunjukkan langkah inovatif dengan penggunaan senjata baru, pesawat bajakan yang digunakan sebagai rudal kendali. Terdapat tanda-tanda yang semakin menguat bahwa teroris sedang mencoba memperoleh WMD (weapons of mass destruction, senjata pemusnah massal), nuklir, senjata kimiawi atau biologi. Peristiwa belum lama ini yang melibatkan Dr. A.Q. Khan, bapak nuklir Pakistan, jelas menunjukkan bahwa hal itu tidak akan lama lagi.

Tragedi 11/9 dan sejumlah investigasi yang dilakukan komite senat AS mengindikasikan bahwa terorisme tidak lagi sebuah isu nasional, ia sudah menjadi isu internasional. Teroris tidak mengenal batas nasionalisme, agama atau ras. Walaupun target utama mereka mungkin hanya AS, kita telah melihat menyebarnya terorisme di berbagai belahan dunia: Filipina, Rusia, Afrika, Spanyol, Turki, Mesir. Di Indonesia, kita telah mengalami tiga kali serangan teroris, dari bom Bali, Hotel JW Marriott dan yang terbaru, bom Kuningan. Tidak ada yang aman dari serangan teroris di masa depan.

Walaupun kita sudah memerangi bentuk perang baru ini selama lebih dari satu dekade, sebagai bangsa atau negara, kita tampak tidak terlalu menganggap persoalan serius ini secara semestinya. Berbagai usaha untuk mengkonter ancaman terorisme tampak masih setengah hati. Segera setelah 11/9 AS membentuk department of homeland security dan membuat senjumlah langkah guna menjamin keamanan bangsa dari ancaman terorisme. Di Indonesia, kita tidak memiliki satu departemen pun untuk memerangi perang masa depan ini.

Pemerintah baru di bawah Presiden SBY hendaknya tidak membuang waktu lagi untuk membentuk departemen keamanan dalam negeri, satu departemen setingkat menteri yang khusus mengatasi ancaman terorisme pada abad ini. Departemen ini hendaknya menjadi institusi pokok yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Ia hendaknya tidak hanya memiliki aparat intelijen sendiri yang mumpuni tetapi juga mempunyai pasukan khusus untuk mengatasi berbagai bentuk aksi teroris dari pembajakan pesawat, pembajakan laut, militansi dan aksi-aksi teroris dalam berbagai bentuknya di seluruh kawasan. Ia hendaknya juga memiliki markas yang komprehensif dan pasukan komando terlatih untuk mengatasi berbagai masalah darurat di manapun di Indonesia. Di atas semuanya, ia hendaknya memiliki menteri yang dinamis dengan kapabilitas tinggi yang mampu menghadapi ancaman baru ini secara serius dan bertindak cepat dan tepat. Kita harus siap siaga menghadapi tantangan ini sekarang dan bukan ketika bom berikutnya terjadi.***

Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra
University, India.

Filed under: Artikel Opini, Pikiran Rakyat

Demokrasi Syiah dan Miskalkulasi Bush

Pikiran Rakyat, Selasa, 15 Februari 2005

Oleh A. FATIH SYUHUD

KALANGAN Syiah Irak memperkenalkan fenomena baru dalam dunia demokrasi: demokrasi diam. Dan hasilnya justru lebih dramatis. Berapa lama kelompok Syiah menunggu untuk berkuasa di Irak secara diam-diam? Lebih dari 1.300 tahun menurut hitungan Masehi dan 1.400 tahun dalam hitungan hijriah.
Sejak putra Sayidina Ali, Husain, keluarga dan pengikutnya, dibantai di padang Karbala dalam perebutan kekuasaan melawan Umayyah, Sunni telah berkuasa di kawasan itu yang mencakup juga Irak. Damaskus waktu itu menjadi ibu kotanya. Sedang Bagdad dibangun oleh Khalifah Abbasiyah, Mansur. Syiah membantu Abbasiyah melengserkan Umayyah dan, dengan cepat, dilibas begitu kekuasaan di ambang pintu Abbasiyah. Kemudian, Abbasiyah menyerahkan kekuasaan pada Turki sebelum pasukan Hulagu dari Mongolia menghancurkan mereka dan Bagdad pada 1258. Setelah itu, pergantian kekuasaan silih berganti yang terbagi antara Turki dan tokoh Kurdi legendaris Salahuddin Al Ayyubi (Saladin) sampai khilafah Usmaniyah Turki berhasil merestorasi stabilitas dan kesatuan otoritas pusat dan berakhir dengan kemenangan Inggris pada Perang Dunia I pada 1918.

Pada 1917, Inggris merebut Yerusalem dan Bagdad dari Turki. Pada 1918 Inggris berhasil menguasai seluruh kawasan Arab, termasuk Mekkah dan Madinah –pertama dalam sejarah kedua Tanah Suci itu dikuasai nonmuslim. Inggris mencoba pemerintahan langsung di Irak. Pada bulan Ramadan, tahun 1920, Syiah menyatakan jihad melawan pendudukan Inggrid di Najaf dan Karbala. Mereka menyebut Inggris “Franji”, istilah yang pernah dipakai untuk kalangan Salibis. Sunni dengan sukarela bergabung dalam perlawanan itu. Inggris terpaksa menarik kepala pemerintahannya, A.T. Wilson.

Pada 1921, Winston Churchill, menteri kolonial Imperium Inggris, mengangkat pemerintahan boneka berwajah Arab untuk menarik sentimen massa. Faisal, pangeran dari keturunan Hasyimiyah, menjadi raja baru Irak. Faisal tidak pernah tinggal di Irak kecuali ketika duduk di tahta singgasananya pada pukul 6 pagi 23 Agustus 1921.

Dinamika politik kolonialisme kala itu tidak relevan dibahas panjang, namun perlu dicatat bahwa minyak dikontrol oleh perusahaan asing, dan basis militer Inggris tetap bercokol di Irak jauh setelah Inggris secara resmi “menarik diri” dari Irak yang berdaulat.

**

KEMARAHAN rakyat atas sikap kompromistis Faisal akhirnya memuncak, dan pada 14 Juli 1958 keluarga kerajaan dibunuh secara sadis –bagian-bagian tubuh keluarga kerajaan dibagi-bagi sebagai trofi oleh rakyat– setelah sebuah kudeta yang dipimpin oleh gerakan Tentara Pembebasan Irak. Duta besar Inggris Sir Michael Wright bersembunyi, tetapi dalam waktu 24 jam berhasil membuat perjanjian dengan orang kuat baru yang menjamin terproteksinya seluruh kepentingan Inggris di Irak. Pada Februari 1963, kalangan pejabat dari Partai Baath merebut kekuasaan dari kelompok koalisi yang tak solid. Akan tetapi, siapapun yang berkuasa di Irak, semuanya berasal dari minoritas Sunni. Yang terakhir dan paling sukses dari mereka adalah Saddam Hussein, yang muncul di permukaan setelah kudeta berdarah pada 1968. Saddam, seperti yang kita ketahui, juga seorang Sunni.

**

MOBILISASI politik Syiah dalam konteks modern bermula setelah kudeta 1958, dengan terbentuknya Al Dawa Al Islamiyah oleh Mahdi Al Hakim dan Mohammad Baqr Al Sadr. Tujuannya adalah untuk membentuk demokrasi dan hak pilih, memperjuangkan Islam, memerangi ateisme (baca, komunisme) dan menciptakan Republik Islam yang belum didefinisikan. Pada 1965 seorang ulama diasingkan dari Iran dan tinggal di Najaf: Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Dalam rangkaian ceramahnya antara 21 Januari dan 8 Februari 1970 di Najaf, Khomeini mendefinisikan bentuk negara Islam dan menawarkan diagnosis untuk “dunia Islam yang putus asa dan impoten”. Kalangan pimpinan Syiah yang pro-rezim yang berkuasa di Najaf, dipimpin oleh Grand Ayatullah Abulqassem Khoi, yang didukung oleh Saddam, menentang keras Khomeini dan Shah Iran. Akan tetapi, rakyat berbeda pendapat. Slogan di Najaf jelas menggambarkan sentimen yang berkembang, “Kami di sini siap berkorban untukmu, Khomeini!”

Saddam dan Khomeini berkuasa pada tahun yang sama, tahun 1979. Khomeini menyerukan Syiah Irak untuk bangkit menentang Saddam. Saddam merespons dengan satu-satunya cara yang dia ketahui. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah Syiah yang dieksekusi. Ayatullah Hakim dihukum mati tetapi kemudian diizinkan pergi ke Iran. Pada April 1990 Sadr dan saudarinya, Amina, dihukum mati oleh Saddam.

Tampaknya, Gedung Putih-nya Bush membuat dua miskalkulasi. Pertama, ia mentransfer kebencian Syiah pada Saddam menjadi sambutan pada Amerika dan mengartikan kediaman Syiah sebagai restu pada AS. Kedua, Washington memilih figur Syiah, Perdana Menteri Ayad Allawi dengan kalkulasi akan mendapat cukup suara dari komunitasnya untuk membentuk aliansi dengan Kurdi yang pro-AS yang akan memungkinkan Allawi tetap dalam posisi sebagai kepala pemerintahan selama pembuatan konstitusi. Seperti dimaklumi, apa yang dipilih dalam pemilu Irak adalah parlemen dan pemerintahan interim.

Tetapi, pemimpin dari diamnya Syiah adalah Ayatullah Ali Al Sistani. Dalam isyarat pertama ke depan, Sistani mengantongi lebih dari 70% suara dibanding 18% untuk Allawi. Ayatullah Al Sistani sudah lama menunggu hari semacam ini. Pesannya pada komunitas Syiah cukup sederhana, “jangan berisik, biarkan kekerasan dilakukan Sunni, dan kerahkan tenaga untuk pemilu.” Itulah mengapa dia dapat mengontrol Muqtada Al Sadr, ketika Sadr mengangkat senjata. Dengan kata lain, Syiah dapat menggunakan kekerasan juga apabila perlu, terutama apabila mandat kekuasaan hasil pemilu ditolak.

Ada peribahasa lama Cina yang mungkin cocok untuk situasi Bush saat ini. Berhati-hatilah atas apa yang kita kehendaki, karena kita mungkin akan mendapatkannya. Bush menginginkan demokrasi di Irak. Dia telah mendapatkan itu, walaupun mungkin tidak persis seperti skenario yang dia inginkan.***

Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India.
indonesia malaysia singapore brunei thailand islam australia blogger indonesia

Filed under: Artikel Opini, Pikiran Rakyat

“Clash of Civilisation”, Mitos atau Realitas?

Pikiran Rakyat, Rabu, 07 Juli 2004

Oleh A. FATIH SYUHUD

SAAT ini sedang terjadi pergulatan spektrum dan visi di horison intelektual dan pola pikir. Di permukaan, ia tampak dalam wujud pergulatan antara barat dan blok Islam untuk merebut dominasi dunia. Dalam realitas, pemeran antagonis dalam konflik yang tampak antara Barat dan Islam berada pada sisi yang sama. Mereka semua adalah pemeran protagonis dari struktur kekuatan yang bersatu. Mereka sama-sama mengadvokasi penggunaan kekuatan sebagai penentu dalam hubungan internasional.
Memang, selalu terdapat perbedaan antara persepsi dan realitas dalam konflik antara berbagai sistem kepercayaan. Perang Suci (Crusade), sebagai contoh, digambarkan sebagai perang yang dilakukan antara Kristen dan Yahudi di satu sisi, dan melawan Muslim di sisi yang lain. Dalam realitasnya, kalangan Crusader menghancurkan kaum Yahudi di Prancis dan Jerman, memerangi umat Kristen di Byzantine dan menaklukkan umat Islam di Palestina. Kesimpulannya, ia hanyalah permainan kekuasaan, yang tidak berkaitan dengan prinsip kepercayaan apa pun.

Respons dari Bush-Blair pada tragedi 11-9 memfokuskan diri dengan menyerang negara-negara yang sedang menderita asimetri kekuasaan yang lebar, semacam Afganistan dan Irak. Di sisi lain, AS membujuk Korea Utara, dengan senjata pemusnah massalnya, dan Saudi Arabia, dengan besarnya cadangan minyaknya. Oleh karena itu, dengan memerangi sejumlah negara yang lemah, dan bernegosiasi dengan negara-negara yang memiliki level kekuatan tertentu, AS telah menentukan aturan baru di mana superioritas kekuatan (militer atau non-militer) akan menjadi basis utama dalam hubungan internasional.

Pada sisi lain dari spektrum itu, kalangan ekstremis Islam menjustifikasi penggunaan kekuatan dalam bentuk teror. Tindak kekerasan mereka tidak jarang bermuara dari niat “murni” untuk menyuarakan penderitaan rakyat lokal, korupsi dan penindasan. Setelah itu mereka mulai mengadvokasi teokrasi, sistem penyatuan negara dan agama; sebuah sistem di mana mereka akan dapat menjadi elite penguasa dan tanpa mengindahkan nilai moral apa pun merekrut dan mengeksploitasi anak-anak muda pengangguran sebagai pasukan bergaji murah.

Saat ini, terdapat 10 juta pemuda pengangguran dengan kelompok usia antara 15-35 tahun di kawasan “pusat instabilitas” — Afganistan, Irak, Iran, Pakistan, dan Saudi Arabia. Di samping itu, terdapat sejumlah sinyal adanya versi ekstrem Islam yang semakin mendapat popularitas di kawasan Afrika dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, di mana antara 10 sampai 20 juta pemuda menganggur atau bergaji sangat rendah. Dengan demikian, sejumlah besar kalangan muda terdidik tetapi menganggur dan teralienasi sudah tersedia untuk direkrut kelompok ekstremis.

Doktrin pre-emptive Amerika tidak mengindahkan kedaulatan. Begitu juga, terorisme agama tidak memedulikan kedaulatan negara. Oleh karena itu, sosok antagonis dari kedua belah pihak menawarkan proposisi nilai yang sama — sebuah visi kesatuan dunia yang diatur oleh satu pusat kekuasaan, dari Washington atau dari markas seorang Khalifah — sebagai ganti dari sistem kedaulatan negara Westphalia.

Apabila rivalitas antara kedua advokat sistem kesatuan dunia yang sedang berkompetisi itu terus berlanjut tanpa hambatan, maka akan terdapat risiko tragedi nuklir. NPT (Non Proliferation Treaty) mengawasi dengak ketat proliferasi atau penyebaran senjata nuklir di berbagai negara tetapi tidak dapat mencegah terjadinya penyelundupan teknologi dan material dari suatu negara ke aktor non-negara.

International Atomic Energy Agency (IAEA) telah melaporkan 18 kasus penyelundupan uranium atau plutonium antara tahun 1993-2003. Ini terjadi sebelum mengemukanya episode Abdul Qadir Khan, bapak nuklir Pakistan yang konon telah menyelundupkan bahan-bahan nuklir ke sejumlah negara Arab. Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar bahan persenjataan tidak diproteksi secara efisien.

Kelompok pasukan bunuh diri yang sudah memiliki sebagian dari bahan nuklir itu bisa saja tidak memiliki sistem peluncuran untuk menggunakan bom nuklir, tetapi tetap saja mereka dapat menanam bom-bom itu di sejumlah kota di dunia. Lebih buruk lagi, mereka dapat bergabung dalam sebuah koalisi pasukan ekstremis guna mengambil alih sebuah negara nuklir. Apabila skenario ini terjadi, maka inilah awal dari sebuah akhir sejarah kemanusiaan.

Guna menghentikan berkembangnya sebuah sistem yang berdasarkan pada doktrin kekuatan, maka sangatlah penting untuk membuang pemicu mitos konflik antara Barat dan Islam. Kalangan tokoh berpengaruh dan tercerahkan dari kedua pihak perlu untuk bersatu guna merekonstruksi sebuah arsitektur baru keamanan global.

Penting kiranya mengembangkan sebuah konsensus internasional dalam soal terorisme. Saat ini, departemen luar negeri AS memublikasikan daftar sejumlah kelompok teroris yang merefleksikan prioritas satu negara. Kita membutuhkan sebuah mekanisme internasional dengan perwakilan dari Barat, negara-negara Islam dan negara-negara lain yang terkena dampak terorisme seperti Indonesia, Filipina, India, dan lain-lain, guna menyiapkan sebuah indeks komposisi terorisme. Badan-badan dunia dapat memanfaatkan indeks tersebut secara reguler guna mengetahui kelompok teroris mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani.

Selain itu, diperlukan juga sebuah sistem operasional baru guna melengkapi sistem NPT yang memfokuskan diri pada pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal dari negara ke unsur nonnegara. Diperlukan juga konsensus global baru dengan aturan yang adil untuk penggunaan kekuatan oleh negara — berdasarkan preseden perang Irak — sebagaimana juga perlunya janji kesepakatan global atas resolusi konflik.

Negara-negara Islam, khususnya, perlu mengkaji kemungkinan prospek dibentuknya sebuah Dewan Syura Internasional Cendekiawan Muslim guna menentukan sanksi agama (fatwa) yang mesti dikeluarkan atas tindak kekerasan yang dilakukan kalangan ekstremis. Hal ini akan memungkinkan opini mainstream Muslim memengaruhi agenda umum, bukan dengan membiarkan kalangan ekstremis marjinal itu mengambil alih opini umum seperti yang selama ini terjadi.

Pertanyaan penting adalah, siapa yang akan memulai berinisiatif? Indonesia menikmati hubungan baik dengan dunia Islam dan Barat. Mungkin Indonesia dapat memulai dengan mendekati negara kuat dengan populasi Muslim terbesar kedua yaitu India. Pada tahun 1996, India pernah mengambil inisiatif untuk terbentuknya konvensi komprehensif PBB tentang terorisme, tetapi tidak terlalu berhasil pada saat itu karena kurangnya dukungan.

Kita memiliki pengalaman cukup dalam berhubungan dengan Barat dan nilai-nilai Islam. Sebagai rumah dari populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat awam, tanpa melihat agama dan kepercayaannya, lebih memilih sistem demokrasi dan pluralisme dibanding sistem alternatif politik yang lain. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain guna mengenalkan aturan main yang baru, guna membebaskan diri dari konstruksi teror dan membangun perdamaian.***

Penulis mahasiswa pascasarjana ilmu politik “Agra University” dan “research associate” di “Zakir Hussein Institute of Islamic Studies”, New Delhi, India.

indonesia malaysia singapore brunei thailand islam australia blogger indonesia

Filed under: Artikel Opini, Pikiran Rakyat