Mengenang Edward Said 1935-2003

Republika, November 2003

Memperjuangkan Palestina dari New York
Oleh: A Fatih Syuhud

Edward Said, yang meninggal pada 25 September di usianya yang ke 67 karena leukaemia, merupakan salah satu kritikus sastra paling berpengaruh pada seperempat akhir abad 20. Sebagai profesor sastra dan perbandingan Inggris di Universitas Columbia, New York, dia secara luas dianggap sebagai representasi pos-strukturalis Kiri di Amerika.

Sebenarnya dia menderita leukaemia sejak tujuh tahun yang lalu. Apa yang membuat orang kagum adalah semangatnya yang tidak pernah padam, kendati dia sadar bahwa ajal sudah diambang pintu. Masalah Palestina tentunya telah ikut ambil bagian dalam memotivasi sisa-sisa hidupnya, di samping banyak hal yang menjadi minatnya seperti sastra kontemporer, seni, musik dan kehidupan itu sendiri.Edward Said tidak mempercayai pandangan kepemilikan budaya, yakni yang menganggap bahwa ini budaya kita dan itu bukan. Hal ini mungkin karena dia, seperti yang pernah dia katakan sendiri, adalah “anjing liar” yang tidak bertuan. Ketika masih anak-anak, dia ingat bagaimana ruang kelas tempat dia belajar dipenuhi oleh bangsa Yahudi, Muslim, Armenia, dan Yunani. Dia dan keluarganya meninggalkan Palestina ketika dia berusia 12 tahun dan ini mungkin bukanlah kebetulan bahwa kota yang akhirnya dia tempati sebagai tempat tinggal di AS adalah New York, sebuah kota yang menurut Said, “paling kurang bau Amerika-nya” dibanding kota-kota lain. Kota dengan berbagai budaya. Kota “anjing liar”.

Hubungan Said dengan Amerika merupakan sesuatu yang kompleks. Dia terdidik di sana, dan mengabdikan seluruh kehidupan profesionalnya – selama 40 tahun dengan Columbia University – dan merasa bagai di rumah sendiri di AS. Dan pada waktu yang sama dia tetap mempertahankan “perspektif gandanya”: sebagai seorang Amerika pembangkang; dan seorang Arab Palestina sekaligus.

Bila sudah menyangkut Palestina, tidak ada yang dapat menghentikan Said. Selama bertahun-tahun dia manfaatkan seluruh piranti yang ada yang dia kuasai. Tetapi Said sempat putus asa melihat kenyataan bahwa dia tidak punya teman seide: “Negara-negara Arab di sekitar kami sangat, sangat licik”. Bahwa aliansi yang dulu terbangun kini tak lagi eksis. Aliansi yang dulu memerangi Israel: “Anda tidak akan dapat menemukan musuh terburuk dari Israel, karena mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami berbagai macam kesengsaraan. Mereka memiliki sebuah insting untuk bertahan yaitu kejam dan tak kenal kasihan. Di samping itu, Israel mengantongi dukungan penuh AS.”

Edward Said juga kecewa pada pimpinan Palestina. Yasser Arafat, yang dia kenal dengan baik, dia anggap sebagai figur yang jenius untuk bertahan. Arafat, kata Said, berusaha untuk menyatukan rakyatnya, sayangnya tidak punya visi. Said yakin bahwa Arafat tidak memberikan kepemimpinan moral yang dibutuhkan pada rakyat Palestina, tidak sebagaimana seorang Mandela yang selama bertahun-tahun di penjara tetap mempertahankan prinsip satu orang, satu suara. Said berpendapat bahwa jual diri Arafat dalam negosiasi Oslo merupakan momen krusial penyerahan diri.

Ada satu kenangan pahit ketika Said kembali ke tanah kelahirannya. Pada 1982 ia mengunjungi rumah familinya di Yerusalem Barat, di mana dia dilahirkan. “Suasana sangat emosional waktu itu. Rumah itu sama sekali tidak berubah. Aku tunjukkan pada anak-anakku kamar tempat aku lahir, tapi aku tidak dapat masuk. Ada perasaan aneh, ketika melihat di atas negaraku terdapat negara baru. Dan negara baru itu menolak sama sekali keberadaan negara yang sudah eksis lebih dulu.”

***

Buku Said yang paling berpengaruh, Orientalism (1978), dianggap memiliki andil dalam membantu merubah arah sejumlah disiplin ilmu dengan mengekspos adanya persekongkolan antara pencerahan dan kolonialisme. Sebagai seorang humanis dengan pandangan sekuler mendalam, kritiknya atas tradisi besar Pencerahan barat, dilihat oleh banyak kalangan di Barat, sebagai kontradiktif. Begitu juga, pengerahan diskursus humanistik untuk menyerang tradisi humanisme kultural, dan pada waktu yang sama, mempertanyakan integritas riset kritis terhadap bidang-bidang yang sensitif secara kultural seperti Islam, telah membuat lega kalangan fundamentalis yang menganggap kritik atas tradisi atau teks mereka sebagai di luar batas.

Pengaruh Said, sebagaimana disinggung di awal tulisan, tidak hanya terbatas pada bidang diskursus akademis. Sebagai seorang selebritis intelektual di Amerika, ia juga dikenal sebagai kritikus opera, pianis, selebritis televisi, politisi, pakar media, kolumnis populer dan dosen publik. Dia dijuluki “profesor teror” oleh majalah sayap Kanan Amerika Commentary; pada tahun 1999, ketika ia sedang bergelut melawan leukaemia, majalah yang sama menuduhnya sebagai telah memalsukan statusnya sebagai pengungsi Palestina guna menambah nilai advokasi pada perjuangan Palestina, dan juga dianggap telah memalsu klaimnya bahwa dia pernah sekolah di Yerusalem sebelum merampungkan pendidikannya di AS.

Permusuhan yang dihadapi Edward Said dari lingkaran pro Israel di New York tentu bisa diduga, mengingat kritiknya yang tajam atas pelanggaran HAM Israel terhadap rakyat Palestina dan kecamannya yang terus terang atas kebijakan AS di Timur Tengah. Uniknya, perlawanan pada Said juga muncul dari kalangan rakyat Palestina sendiri yang menuduh Said sebagai telah mengorbankan hak-hak rakyat Palestina dengan memberikan konsesi-konsesi tak berdasar pada Zionisme.

Said mengakui bahwa dikecualikannya Israel dari kriteria normal, yang dibuat ukuran standar bagi bangsa-bangsa lain, adalah disebabkan oleh tragedi Holocaust. Tetapi sambil mengakui signifikansi unik Israel, ia tidak mengerti mengapa warisan trauma dan horor yang pernah dialami Yahudi dieksploitasi mereka untuk mengusir dan merampas hak-hak rakyat Palestina, sebuah bangsa yang “sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan kompleksitas bangsa Eropa,” tulisnya dalam Politics of Dispossession (1994).

Terpilih sebagai anggota Palestine National Council (PNC) pada tahun 1977, sebagai seorang intelektual independen, Said menolak ikut ambil bagian dalam perjuangan faksional, sambil tetap memanfaatkan otoritasnya untuk membuat intervensi strategis. Dia menolak perjuangan bersenjata dan pendukung awal dari solusi dua-Negara, yang secara implisit mengakui eksistensi negara Israel. Kebijakan ini diambil pada pertemuan PNC di Aljazair pada 1988.

Begitu proses damai mendapatkan momentum, Said justru mengambil posisi lebih kritis dan pada 1991 dia mengundurkan diri dari PNC. Menurutnya, deklarasi Oslo terlalu banyak menguntungkan Israel dan merugikan Palestina. Skenario Oslo yang berisi penarikan mundur Israel dari Gaza dan Jericho sebelum penarikan mundur dari kawasan-kawasan lain serta kesepakatan atas status akhir Yerusalem, telah menjadi “instrumen penyerahan diri bangsa Palestina, sebuah Versailles-nya Palestina.”

Sampai akhir hayatnya, Said dianggap menjadi duri dalam daging Otoritas Palestina. Warga Palestina di pengasingan yang paling terkenal inipun menjadi korban sensor oleh bangsanya sendiri di mana kondisi intoleransi, ketidakbebasan dan korupsi semakin mengelilingi Arafat dan rejimnya. Sikap pemerintah Palestina yang mengisolasinya ini sama sekali tidak memadamkan semangatnya untuk terus memperjuangkan Palestina dari pengasingannya di New York.

***

Keterlibatan Edward Wadie Said dengan Palestina akhirnya berujung pada 25 Desember 2003. Said, yang lahir pada 1 Nopember 1935, dan menikah dengan Mariam Cortas pada 1970 dan dianugerahi dua anak, itupun menghembuskan napasnya yang terakhir. Siapakah yang dapat menghentikan kematian? Sebagaimana pernah dia katakan, “Dengan penyakit seperti leukaemia, ketika kita dengar kata itu pertama kalinya sungguh terasa sangat sulit. Aku membutuhkan waktu beberapa bulan untuk dapat tenang. Tetapi itu semua adalah masalah disiplin. Bagaimanapun kita harus mati. Sebelum kita masuk ke liang lahat, kita usahakan untuk dapat memanfaatkan hidup ini sebaik mungkin.”

Dia berbuat persis seperti apa yang dia katakan, memperjuangkan Palestina dengan kata-kata dan tulisan-tulisannya yang terus mengalir sampai akhir hayatnya dari sebuah tempat yang dia sebut sebagai kota “anjing liar” seperti dirinya. []

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Agra University, India

indonesia palestina edward said

Filed under: Artikel Opini, Republika

Demokrasi Arab dan Dilema Israel

Republika, 17 Juni 2005

Oleh A. Fatih Syuhud *

Aluff Benn, kolumnis Israel, menulis di harian Haaretz (18/4/05) bahwa “aspek yang cukup mengganggu atas demokrasi Arab adalah implikasinya bagi Israel.” Masuknya demokrasi di negara-negara Arab akan membuat Israel kehilangan karakter uniknya serta “persamaan nilai” dengan Amerika Serikat. Dengan adanya kebebasan memilih, kalangan pemilh Arab dapat saja memilih kelompok Islamis “ekstrim”. Opini Arab, menurut Arab Human Development Report (AHDR) terbaru yang diumumkan di Yordania (5/4/05), sangat tidak suka dengan berbagai tindakan Israel di kawasan Palestina yang diduduki.

Ironisnya, dorongan ke arah demokrasi Arab justru berasal dari Nathan Sharansky, seorang politisi Israel yang dekat dengan Washington. Sharansky pada 2003 menulis di harian Jerusalem Post bahwa karena demokrasi inheren dengan kedamaian, maka demokrasi Arab akan merangkul Israel. Di sisi lain, sejumlah jubir kelompok demokrasi Arab terus membungkus kebebasan domestik dengan pembebasan Jerusalem.Tetapi sistem pemerintahan partisipatoris bukanlah praktik di ruang hampa. Dalam hal ini hubungan antara agenda reformasi dan kemajuan dalam proses perdamaian menjadi suatu keniscayaan.

***

Hal terpenting bagi Israel saat ini adalah mengimplementasikan penarikan unilateral dari Gaza, menahan tekanan pimpinan Palestina yang baru, meningkatkan tekanan atas Hamas, memalingkan usaha AS yang hendak mengimplementasikan peta jalan, mengalihkan kepedulian eksternal pada proses damai dengan memfokuskan pada perkembangan di Libanon, Suriah, Iran dan Mesir.

Dengan kata lain, segala langkah menuju Solusi Final masalah Palestina akan dicegah. Menggarisbawahi skenario alternatif, Efraim Halevy– mantan ketua Mossad dan saat ini Penasihat Keamanan Ariel Sharon– mendukung penuh keberadaan militer AS di jantung dunia Arab (termasuk kawasan Palestina). Halevy merinci idenya ini dalam sebuah artikel panjang berjudul “The Coming Pax Americana” di harian Haaretz (23/4/05).

Salah satu ide Halevy adalah dengan mengarahkan perhatian dunia ke masalah pemilu di kawasan Arab – di Libanon pada Mei, di kawasan Palestina pada Juli, di Iran pada Juni, di Mesir pada September. Isu di Libanon secara teoritis bersifat domestik namun pada realitanya mengandung unsur geo-politis: peran Hizbullah dan orientasi politik rakyat Libanon. Di kawasan yang berada di bawah kontrol Otoritas Palestina, perhatian diarahkan pada perolehan suara yang akan dicapai oleh Hamas. Di Mesir, isunya seputar kekuasaan satu partai dan penguasa tunggal. Sedang di Iran berkaitan dengan isu reformasi dan nuklir.

Masalahnya, apa yang terjadi apabila Hizbullah muncul sebagai entitas politik yang kredibel; apabila Hamas memenangkan kursi mayoritas di parlemen; apabila sistem politik status quo Mesir goyah dan pemilu Iran dimenangkan oleh kandidat non-reformis?

Karena, seperti dikatakan mingguan Al Ahram dalam editorialnya (3-9 Maret) “hasil pemilu akan merefleksikan pergulatan kontemporer antara mereka yang ingin bekerja sama dengan AS-Israel dan yang menentangnya.”

Pertemuan Putra Mahkota Saudi Arabia, Pangeran Abdullah dengan George W. Bush patut juga dicatat. Pertemuan itu bertujuan “membangun hubungan baru” berdasarkan pada akomodasi kepedulian bersama.

Abdullah juga menyepakati penarikan unilateral Israel dari Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat. Sebagai balasan, Bush memuji program reformasi Saudi dan menjanjikan memasukkan Saudi sebagai anggota WTO pada akhir 2005.

Kompleksitas permainan strategis yang sedang berlangsung saat ini tampak jelas. Pada level negara, setiap pemain berharap dapat memberi sedikit mungkin dan mendapat untung sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, persepsi publik cukup asertif dan berusaha mengekspolarasi batasan yang dapat dicapai. Sejumlah protes di Bahrain dan Mesir menjadi salah satu indikasi, sementara kekerasan di Saudi Arabia dan Kuwait adalah suatu hal yang berbeda.

Kejadian yang lebih mengejutkan adalah diadilinya 30 warga Oman karena berencana melengserkan Sultan dan membentuk pemerintah Islam. Tuduhan membuktikan bahwa pelakunya adalah penduduk pribumi. Dikatakan bahwa mereka hendak menyebarkan ajaran “Islam Ibadi”—kelompok pemberontak paling awal dalam sejarah Muslim.

Proses reformasi tampaknya akan tetap bersifat state-driven (dikontrol negara) bukan people-driven (aspirasi rakyat) pada hari-hari mendatang. Ikatan eksternal negara-negara Arab perlu dilakukan guna menstabilisir dislokasi domestik yang dapat terjadi untuk sementara. Restriksi otonomi pembuatan keputusan akan diatribusikan pada tuntutan globalisasi.

Dalam seminar yang diadakan National Press Conference, Washington yg bertema “Arab Democracy and Israel” disimpulkan bahwa saat ini kurang tepat diadakannya inisiatif diplomatik di Palestina karena Abu Mazen memiliki niat berdialog dengan Israel tetapi kurang memiliki kapabilitas sedangkan Ariel Sharon memiliki kapabilitas tetapi kurang dalam political will.

Pemerintahan Bush lebih berniat mempromosikan demokrasi daripada mempromosikan perdamaian; apabila jalan untuk mempromosikan keduanya tidak dapat dilakukan pada waktu yang sama, maka ada kemungkinan akan berakhir tanpa demokrasi dan perdamaian.

***

Pergerakan laju Israel sesuai dengan kepentingan strategis AS. Sejumlah deklarasi pejabat yang ditandatangani pemimpin Arab menegaskan perlunya negosiasi penyelesaian yang adil; opini publik Arab menganggap status quo sebagai tidak adil, dan dipaksakan.

Sementara itu, retorika terus mendominasi. Fokus juga diarahkan pada diplomasi publik. Seorang editor media di Beirut, yang mendukung usaha itu, menawarkan sejumlah nasihat praktis mencapai penyelesaian damai. Menurutnya, penekanan hendaknya berdasarkan pada kredibilitas, konsistensi, kejelasan motif, relevansi kontekstual, legitimasi dan menghindari militerisme.

Bukti terbaru berkenaan dengan militerisme terkandung dalam teks memorandum rahasia yang terpaksa diumumkan secara publik oleh Perdana Menteri Tony Blair pada awal Mei. Memorandum itu ditulis pada 23 Juli 2002, di dalamnya terkandung pernyataan bahwa “Bush telah memutuskan untuk melakukan tindakan militer” dan bahwa “intelijen dan fakta telah dicampur aduk untuk menjustifikasi kebijakan.” Satu kalimat terakhir dalam dokumen ini patut dicatat: “Terdapat sedikit pembahasan di Washington seputar blue-print pasca-tindakan militer di Irak.” Tidak mengherankan apabila Irak saat ini kacau balau, karena tujuan invasi Bush adalah pendudukan, proteksi ladang minyak dan perluasan basis militer di kawasan; bukan perdamaian seperti secara eksplisit dikatakan Efraim Halevy di atas.[]

*Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India
indonesia
malaysia

Filed under: Artikel Opini, Republika

Rezim Baru, Resistansi, dan Prospek Perdamaian Irak

Republika, Selasa, 03 Mei 2005

Oleh : A Fatih Syuhud

Hampir tiga bulan setelah pemilu kontroversial, Irak berhasil membentuk pemerintah baru. Pada 7 April, Ibrahim Jaafari, tokoh Syiah, menjadi perdana menteri. Namanya diumumnya pada hari yang sama dengan pelantikan Jalal Talabani, dari suku Kurdi, dilantik sebagai presiden, bersama dengan dua wakil presiden. Acara pelantikan dilakukan di kawasan yang dijaga ketat yang dikenal dengan green zone, sebuah kawasan sensitif yang selalu menjadi target serangan kalangan gerilyawan selama dua tahun masa pendudukan asing di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS).

Tampilnya pemerintahan baru mencerminkan hasil dari pemilu 30 Januari, di mana Syiah dan suku Kurdi muncul sebagai pemain dominan. Organisasi payung kalangan Syiah, United Iraqi Alliance (UIA), mengantongi 148 kursi dari 275 kursi Parlemen yang diperebutkan, sedangkan aliansi Kurdi mendapat 77 kursi. Konsekuensinya, jabatan eksekutif perdana menteri, yang akan menikmati kekuasaan maksimum, jatuh ke tangan Syiah sementara Kurdi mendapat kursi presiden yang mirip dengan jabatan MPR di kita era Soeharto.Pemerintahan baru ini mencoba menampung aspirasi Sunni, komunitas kedua terbesar di Irak, yang umumnya memboikot pemilu. Ghazi Al Yawar, seorang Sunni, ditunjuk sebagai salah satu wakil presiden. Hajim Al Hassani, juga Sunni, menjadi ketua parlemen. Pada 15 Agustus, parlemen akan merancang konstitusi baru, pemilu berikutnya, menurut jadwal yang ada, akan diadakan pada Desember tahun ini.

Kekuatan oposisi
Berbeda dengan ekspektasi yang didengungkan media mainstream, formasi pemerintahan baru kemungkinan tidak akan berdampak pada perdamaian abadi di negara kaya sumber daya alam ini. Apabila rezim baru tidak bergerak cepat mengangkat berbagai isu yang berdampak buruk pada masyarakat Irak dan berani melawan otoritas pendudukan AS melalui mobilisasi masal, maka perlawanan bersenjata atas pendudukan AS dan koalisinya tidak akan berkurang, untuk tidak mengatakan meningkat.

Kelompok Sunni selama ini menjadi pemicu resistensi Irak, walaupun kalangan Syiah yang loyal pada klerikal muda Moqtada Al Sadr telah dua kali melakukan perlawanan terbuka melawan pasukan pendudukan. Perlawanan tahun lalu telah memicu operasi besar-besaran oleh AS di kawasan Syiah di Najaf dan Sadr City, Baghdad.

Saat ini sudah umum diketahui bahwa masyarakat Irak yang memilih pada 30 Januari melihat pemilu tersebut sebagai peluang besar untuk mengakhiri pendudukan AS. Dalam menanggapi sentimen populer itu, UIA menuntut penarikan mundur AS dan menjadikan tuntutan itu sebagai prioritas utama dalam manifesto kampanye pemilunya. Aliansi Syiah mengatakan ia akan memulai negosiasi dengan pasukan pendudukan untuk menentukan jadual penarikan mundur.

UIA saat ini berada dalam tekanan untuk memenuhi janjinya. Association of Muslim Scholars (AMS), sebuah kelompok agama kalangan Sunni yang sangat berpengaruh yang memiliki pengaruh besar di kalangan gerilyawan, telah menyatakan beberapa kali bahwa pemerintah baru hendaknya menentukan jadual bagi penarikan mundur pasukan AS dari Irak. Kelompok Moqtada Al Sadr juga menyepakati seruan kalangan Sunni atas batas waktu keberadaan pasukan AS di Irak.

Aliansi baru
Tekanan pada rezim baru kemungkinan akan semakin meningkat karena kalangan Sunni tidak terlalu setuju dengan penunjukan Hassani sebagai ketua parlemen. Walaupun seorang Sunni, track record-nya tampaknya tidak begitu meyakinkan dan tidak mewakili aspirasi komunitas Sunni. Latar belakangnya menunjukkan bahwa dia dulunya seorang simpatisan Ikhwanul Muslimin, kelompok Islami konservatif yang berambisi politik.

Oleh karena itu, kalangan Sunni sekuler agak kuatir. Di sisi lain, Hassani juga pernah tinggal lama di pengasingan di AS. Pergaulannya dengan kalangan pejabat Amerika membuat citranya kurang bagus di mata kalangan Sunni awam.

Di samping itu, ketika Hassani menangani krisis di Fallujah, yang berakibat bombardir brutal AS di kota itu, juga tampaknya telah semakin menjauhkannya dari massa. Hassani juga menolak mengundurkan diri dari pemerintahan interim, di mana dia menjabat sebagai menteri industri, kendati dituntut melakukan itu oleh Partai Islam Irak (PII), menyusul serangan Nopember 2004. Akibatnya, PII, yang populer di kalangan Sunni, memecatnya. UIA sampai saat ini mencoba tidak bersikap frontal pada AS, dengan menghindari menentukan jadwal pasti bagi penarikan mundur pasukan AS.

Sementara itu, sebuah aliansi baru muncul menantang keberadaan AS. Pada 15 Februari, Anti-Occupation Patriotic Forces (AOPF) –pasukan patriotik anti-pendudukan–mengumumkan kemunculannya dan mengeluarkan tujuh tuntutan. Kelompok baru ini mendapat dukungan penuh dari AMS dan kelompok Moqtada Al Sadr.

Yang lebih signifikan, AOPF juga didukung oleh beberapa konstituen yang berasal dari luar lingkungan ideologi Islam, seperti kalangan sekuler, kaum kiri dan sejumlah gerakan perempuan. Salah satu tuntutannya adalah jadwal penarikan mundur AS dan sekutunya yang jelas, tepat, diumumkan di depan publik dan terikat di bawah jaminan internasional. Aliansi baru ini menekankan bahwa rakyat Irak harus memiliki kedaulatan penuh di negaranya.

Dengan demikian, AOPF menentang rencana AS yang ingin membuat keberadaan militernya di Irak bersifat permanen dalam bentuk sejumlah basis militer. AMS secara publik mendukung seruan Al Sadr pada 9 April untuk mengadakan protes masal atas pendudukan AS. Keberadaan aliansi resistansi baru dalam AOPF, yang beraroma nonsektarian dan nonpartisan, akan dapat mengangkat prestis kekuatan perlawanan lebih bermakna dan bernuansa politik baru pada bulan-bulan mendatang.

Dengan kata lain, perdamaian komprehensif di Irak masih akan sangat tergantung pada kesediaan AS untuk menarik mundur pasukannya, memberikan kedaulatan sepenuhnya pada pemerintahan terpilih dan memindahkan mandat pengawasan sementara pada pasukan internasional di bawah bendera PBB sampai negara ini mampu berdikari dalam proses restrukturisasi militer dan aparat keamanan lainnya. Sebelum semua itu terjadi, Indonesia dengan spirit KAA yang antikolonialisme hendaknya tidak memberikan legitimasi apapun pada rezim yang baru kendati harus menghadapi tekanan seberat apapun dari AS.

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India
indonesia

Filed under: Artikel Opini, Republika